SBY Instruksikan Pengurus Demokrat Se-Indonesia ke Jakarta, Ada Apa?

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan seluruh pengurus daerah se-Indonesia yang tidak ada Pilkada untuk ke Jakarta. Ada apa? Ternyata mereka akan menjadi petugas saksi di TPS di Ibukota Jakarta pada 15 Februari 2017.

Hal itu dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo yang mengaku hal itu dilakukan guna menyukseskan gelaran Pilgub DKI. Instruksi SBY itu sudah dilakukan beberapa hari yang lalu.

Namun, Roy juga tidak membantah banyak pengurus yang memang hadir ke Jakarta karena kesadaran sendiri. Ini mengingat, ujar Roy, kesadaran kader Partai Demokrat bahwa Jakarta merupakan barometer bagi daerah-daerah lain.

"Wajar kok, karena partai-partai lain juga menginstruksikan yang sama. Karena hampir 51 persen Pilkada Jakarta sangat berpengaruh bagi Indonesia. Jadi ada kewajiban untuk menyukseskan," kata Roy kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Lebih jauh, Roy mengungkapkan kalau instruksi kepada pengurus tidak hanya pada Pilgub DKI Jakarta saja, melainkan juga pada Pilkada daerah lainnya. Pasalnya, Demokrat fokus bisa menang disemua gelaran Pilkada yang ada.

"Semua daerah juga kok, semua pengurus harus hadir. Tidak hanya Jakarta lho," tukasnya.

Meski demikian perhatian SBY dan Partai Demokrat terhadap Pilkada DKI Jakarta tak bisa ditutupi. Sebab, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan calon yang diajukan koalisi pimpinan Partai Demokrat ini juga putra sulung SBY.

Bahkan akhir pekan lalu Partai Demokrat secara resmi mengeluarkan siaran pers khusus merespons perkembangan terakhir Pilkada DKI Jakarta. Partai Demokrat menilai kompetisi Pilkada DKI Jakarta sudah tak fair dan tidak tertib. Penegakan hukum berat sebelah. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas. 

"Partai Demokrat mengamati bahwa kompetisi politik yang seharusnya berlangsung damai, fair dan tertib telah berkembang ke arah sebaliknya. " Demikian tulis siaran pers Partai Demokrat yang diterima redaksi, Sabtu (28/1 /2017).

Siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca Panjaitan itu diedarkan merespon perkembangan Pilkada DKI Jakarta. Siaran pers itu tertulis Jumat (27/1/2017).

“Media sosial telah menjadi wilayah yang sangat tidak sehat serta penuh dengan black campaigndan negative campaign,” demikian diungkapkan lebih lanjut dalam siaran pers itu.

Diuraikan, Partai Demokrat melihat gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas. 

"Rakyat telah melihat penegakan hukum yang berat sebelah dan terkesan dicari-cari." Hal ini, menurut Partai Demokrat dapat merusak asas keadilan hukum yang mestinya berlaku untuk semua. Karena itu, kata dia, kekhawatiran bakal adanya kecurangan dalam proses Pilkada DKI Jakarta mulai tercium meningkat.

“Ini membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif bagi berlangsungnya Pilkada yang yang fair dan demokratis,” kata mereka.

Untuk itu, Partai Demokrat meminta negara dan pemerintahannya netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, demokrat mendesak pemerintah mencegah terjadinya kecurangan secara manual maupun digital di Pilkada nanti demi tegaknya Pilkada yang jujur dan adil.

Kemudian, Partai Demokrat juga berharap KPUD dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan profesional. KPUD dan Bawaslu harus mencegah dan menindak tegas semua bentuk pelanggaran.

Partai Demokrat juga mengharapkan pers dan media massa memberitakan Pilkada DKI Jakarta secara adil dan berimbang. Termasuk menjaga akurasi dan kebenaran berita.

Selain itu, TNI maupun Polri dan BIN juga diharapkan netral sehingga tidak merusak disiplin dan etika keprajuritan dan kepolisian. Aparat penegak hukum juga tidak mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

“Partai Demokrat mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Jangan tergiur dengan politik uang,” katanya.

Partai Demokrat juga menyerukan kepada kadernya dan relawan Agus-Sylvi melawan bentuk kecurangan. Intimidasi dan ketidaknetralan aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan BIN. Termasuk mewaspadai pemilih yang tidak tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu.(ris)

[tsc]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: